Sejak Prabowo Presiden, 2 Juta Penerima Bansos Telah Dicoret, BPS dan PPATK 'Beraksi'
JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa dua juta penerima bantuan sosial (bansos) telah dicoret pada triwulan kedua tahun 2025. Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran, sesuai dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi pedoman pemerintah.
Kebijakan pencoretan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, DTSEN merupakan fondasi penting untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.
“Pada triwulan kedua ada dua juta lebih yang kita coret. Untuk triwulan ketiga sedang kita hitung, nanti kami sampaikan informasinya,” ujar Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025), dikutip dari Antara.
Saifullah menekankan, konsolidasi data menjadi kunci agar penyaluran bansos benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak.
“Salah satu yang perlu kita konsolidasi adalah soal data. Data menentukan sasaran, jangan sampai kita menyalurkan bansos kepada mereka yang tidak memenuhi syarat,” ujarnya.
Setiap triwulan, data penerima bansos diperbarui melalui mekanisme validasi di DTSEN. Bagi penerima yang tidak lagi memenuhi syarat, nama mereka otomatis dihapus dari daftar penerima. Selanjutnya, kuota tersebut dialihkan kepada masyarakat lain yang lebih berhak.
“Setiap triwulan penyaluran selalu ada yang kita coret dan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak lewat DTSEN, yang terus kita mutakhirkan setiap hari. Hasil pemutakhiran itu dijadikan pedoman untuk menyalurkan bansos,” kata Gus Ipul.
Saat ini, Kementerian Sosial juga tengah menyiapkan pembukaan buku rekening kolektif bagi penerima bansos baru yang belum memiliki rekening di bank-bank Himbara.
“Bagi mereka yang tidak berhak, tidak disalurkan lagi atau dicoret, sementara yang sasaran baru dibukakan rekening secara kolektif. Nah, setiap tiga bulan begitu terus,” ujarnya.
BPS dan PPATK Bekerjasama
Pemutakhiran data tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Sosial, tetapi juga melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan otoritas lain, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Pada semester pertama 2025, Kemensos mencoret sekitar 228 ribu penerima bansos dari total 600 ribu data yang diperiksa.
Hasil analisis menunjukkan sebagian penerima melakukan transaksi mencurigakan, seperti judi daring, atau memiliki latar belakang pekerjaan yang tidak sesuai kategori penerima, misalnya pegawai BUMN, dokter, maupun eksekutif perusahaan.
Lebih dari 375 ribu data penerima manfaat lain kini masih dalam proses evaluasi. Pemeriksaan dilakukan dengan meneliti profil rekening, identitas pekerjaan, serta aktivitas transaksi yang berpotensi tidak sesuai dengan kriteria penerima bansos.
Komitmen Presiden
Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemanfaatan DTSEN.
Menurut dia, sistem ini dibentuk untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia agar bansos dan program perlindungan sosial benar-benar menyasar kelompok miskin.
“Kami ingin angka kemiskinan ekstrem segera turun ke 0 persen dalam tempo sesingkat-singkatnya. Oleh karena itu, kami bentuk sistem DTSEN. Dengan DTSEN, kami pastikan program-program pemerintah untuk masyarakat miskin tepat sasaran,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyampaikan keprihatinan karena masih ditemukan orang kaya yang menerima bansos. Ia menilai hal ini tidak adil dan merugikan masyarakat miskin yang seharusnya berhak.
“Kalau ada yang mampu tetapi masih menerima bantuan, itu tidak adil dan merugikan rakyat miskin yang lebih berhak. Kita tidak akan segan menindak tegas pelanggaran seperti ini,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Sidang tahunan kali ini digelar menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Kemerdekaan RI dengan tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.”
Selain menyampaikan laporan kinerja lembaga negara, Presiden juga menyampaikan pidato kenegaraan yang menitikberatkan pada agenda pengentasan kemiskinan, penguatan kedaulatan nasional, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.[]
Source: KOMPAS & ANTARA
