Bagaimana nasib petani Aceh Utara setelah lahan sawah mereka rusak -'Harapan kami cuma di sini'

FOTO: Jamaluddin Idris

Belasan ribu hektare sawah di Kabupaten Aceh Utara secara keseluruhan lumpuh total akibat endapan lumpur pasca-banjir, meninggalkan petani dalam ketidakpastian tanpa adanya jaminan perbaikan irigasi dari pemerintah. Mereka akan kehilangan mata pencaharian yang mungkin akan mempengaruhi ketahanan pangan. Petani berharap kejelasan dari pemerintah, karena sawah adalah harapan bagi 90 persen penduduk.

Tayeb atau yang lebih dikenal Mukim Tayeb asal Gampong Pulo Seuke memberikan pernyataan tentang keluh kesah petani di kawasan Kecamatan Baktiya. Tayeb mewakili petani menyampaikan perbaikan lahan sawah yang rusak tersebut justru lebih penting ketimbang yang lainnya. Sawah merupakan penghasil makanan pokok yang harus diperhatikan.

"Jumlah lahan sawah di sekitar sini lebih 100 hektare yang rata-rata masih banyak lumpur. Saat ini sawah kering dan tanah retak, seperti Gampong Pulo Seuke, juga terjadi di Gampong lain sekitar yaitu Alue Geudong, Alue Serdang, Alue Anoe Timu, dan Alue Anoe Barat," kata Tayeb pada Minggu 29 Maret 2026 kepada ACEH ONE NEWS.

Lahan sawah di kawasan Puloe Seuke Baktiya

Irigasi yang sebelumnya berfungsi, namun setelah terjadi bencana banjir bandang menyisakan lumpur pekat dan hampir semua titik saluran irigasi kini tersumbat sehingga tidak dapat berfungsi normal. Sebagian lahan sawah sudah ditanami padi dan dipastikan akan gagal panen karena tidak ada air.

"Kami berharap dinas Pertanian harus berbicara terkait hal ini. Tanaman padi petani tidak ada harapan lagi. Harapan kami jangan sampai kejadian ini terulang yang kedua kali. Minimal bulan Mei nanti sudah bisa tertangani dan masyarakat bisa turun ke sawah seperti biasa. Sampai saat ini belum ada penanganan apa-apa dari pemerintah, padahal padi adalah sumber ekonomi masyarakat di sini," kata Tayeb.

Lahan sawah di Buket Padang.

ACEH ONE NEWS menelusuri berbagai kecamatan tentang apa yang disampaikan masyarakat, ternyata hampir semua titik yang terkena banjir bandang itu lahan sawahnya tidak berfungsi maksimal. Sebagian lahan sawah masih hampa karena belum ditanami padi seperti di Gampong Buket Alue Ie Puteh, Matang Teungoh-Teungoh, Buket Padang, Matang Seuke Pulot, Lhok Beuringen, Pucok Alue, Lueng Tuha dan cukup banyak desa lain yang mengalami hal serupa.

"Kami telah menelusuri hampir 50 persen lokasi yang terkena banjir memang sawah-sawah itu tidak berfungsi. Kami juga telah melakukan investigasi langsung pada masyarakat memang mereka mengeluh bagaimana cara memperbaiki lahan sawah mereka. Mereka memohon Pemerintah segera mencari solusi, tidak boleh dibiarkan, bila perlu tahun ini harus selesai persoalan itu," kata Masri SP, Ketua Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon Banjir Aceh kepada ACEH ONE NEWS, Selasa 31 Maret 2026.

Selain persoalan sawah, Masri juga mendapati banyak keluhan di lapangan akhir-akhir ini, terlebih mengenai sektor hunian para korban bencana banjir. Masyarakat sebagian masih menempati tenda pengungsian pada suasa lebaran Idul Fitri 1447 Hijiriah dan itu sesuatu yang sangat menyedihkan.

"Kami melakukan investigasi di seluruh Aceh untuk mengawal rehab rekon banjir ini dan kami memastikan apapun keluhan dari masyarakat yang disampaikan kepada kami insya Allah akan ditindaklanjuti. Baik itu persoalan hunian sementara, hunian tetap, bahkan lainnya seperti masalah bantuan makanan, intinya kita pantau semua hingga ke pelosok desa," ujar Masri lagi.

Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil atau yang akrab disapa Ayah Wa berharap Pemerintah Pusat untuk segera memulihkan 18.000 hektar lahan sawah yang hancur akibat banjir besar November 2025 lalu. Begitu juga saluran irigasi, bendungan hingga jalan dan jembatan banyak yang rusak. Hal ini disampaikan Ayah Wa demi menjaga ketahanan pangan daerah yang kini terancam lumpuh.

Persoalan itu sebenarnya juga telah disampaikan langsung oleh Ayah Wa kepada sejumlah menteri kabinet merah putih yang berkunjung ke Aceh pasca-banjir bandang tersebut. Ayah Wa akan menyampaikan hal ini secara berulang kali kepada pihak pemerintah pusat agar semua persoalan dapat teratasi secepatnya.