Raih nilai 99,06, Lapas Lhoksukon Peroleh Penganugerahan Treasury Awards 2026
LHOKSUKON — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Lhoksukon menyabet penghargaan atas prestasi pengelolaan keuangan negara dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Lhokseumawe pada evaluasi pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung dalam acara Press Conference APBN, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, serta Penganugerahan Treasury Awards Semester I Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Lantai III KPPN Lhokseumawe, Kamis.
Lapas Kelas IIB Lhoksukon berhasil meraih piagam penghargaan sebagai Peringkat Ketiga Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori Satuan Kerja Pagu Sedang Periode Semester I Tahun 2026 dengan raihan nilai performa sebesar 99,06.
Kepala Lapas Kelas IIB Lhoksukon, Muhidfuddin, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh jajaran pengelola keuangan di lingkungan instansinya atas kerja keras dan dedikasi yang konsisten.
"Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras, kedisiplinan, dan sinergi dari seluruh tim serta pengelola keuangan di Lapas Lhoksukon," kata Muhidfuddin.
Ia menegaskan bahwa capaian nilai IKPA sebesar 99,06 ini bukan merupakan akhir dari tujuan, melainkan dorongan semangat untuk terus mempertahankan serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran secara profesional, transparan, dan akuntabel.
"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada KPPN Lhokseumawe atas bimbingan dan koordinasi yang sangat baik selama ini. Penghargaan ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas," ujarnya menambahkan.
Selain menjadi ajang apresiasi bagi satuan kerja (satker) berprestasi di wilayah kerja KPPN Lhokseumawe, forum tersebut juga difokuskan pada penyampaian publikasi kinerja APBN hingga Juni 2026 serta penguatan nilai-nilai antikorupsi.
Capaian nilai IKPA yang mendekati sempurna tersebut menegaskan komitmen Lapas Kelas IIB Lhoksukon dalam mengelola keuangan negara secara efisien demi mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance) dan berintegritas. (Jamal Lsmw)
